Denda kepada system digital akan dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo. Kata dia, platform seperti Google komitmen bekerja sama dengan Pemerintah RI untuk memberantas judi online. GOPOS.ID– Menteri Komunikasi dan informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi bakal memblokir Telegram. Aplikasi itu dinilai tidak kooperatif soal pemberantasan judi online.
Menkominfo Tegur Penyedia Web Soal Konten Judi Online
Budi Arie menjelaskan 10 besar search phrase terkait judi online dalam seminggu terakhir, antara lain real-time port, rtp port, gambling enterprise online, dan togel. Untuk menindaklanjuti hal ini, Kominfo akan mendenda penyelenggara system digital sebesar Rp500 juta per konten jika masih membiarkan konten judi online tersebar. “Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di system Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp 500 Juta rupiah per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai dengan Rp 500 Juta per konten,” tegasnya. “Tidak kooperatif dalam memberantas judi on-line di system anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 Juta rupiah per konten,” tegasnya dilansir Minggu (26/5). Berdasarkan pemantauan Kementerian Kominfo, Menteri Budi Arie menyatakan masih terdapat banyak konten dengan kata kunci atau key words terkait judi online di berbagai platform online.
Kominfo Ancam Blokir Telegram Di Indonesia Karena Judi Online
Kominfo, Budi Arie menyatakan masih terdapat banyak konten dengan kata kunci atau key phrase terkait judi online di berbagai platform online. Karena itu saya peringatkan ke system Telegram, jika tidak mau kooperatif untuk memberantas judi on the internet ini pasti akan kami tutup,” pungkasnya. Diketahui Budi Arie Setiadi mengancam akan menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta untuk penyelenggara system electronic di Indonesia seperti X, Telegram, Google, Meta dan TikTok, yang masih menayangkan konten judi online. La pun mengultimatum platform perpesanan milik Pavel Durov itu untuk kooperatif kepada pemerintah soal judi online. “Denda kepada system digital dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kominfo,” imbuhnya.
Langkah ini sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo terkait. La menjelaskan, platform komputasi awan Google Cloud memiliki teknologi kecerdasanbuatan (man-made intelligence/Al) untuk melacak judi online yang ada di platform Google, namun saat ini muncul tren kalau pemain judi online mulai merambah ke Telegram. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berupaya untuk memberantas situs-situs judol yang semakin hari beranak pinak.